MAKASSAR, liputan8.id – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (Appi) kembali menyoroti kinerja jajaran lurah. Ia ingin memastikan seluruh lurah benar-benar hadir menjalankan tugas, bukan sekadar tercatat sebagai pejabat pemerintahan di tingkat kelurahan.
Appi menegaskan, lurah merupakan ujung tombak pemerintah kota karena berada paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, seorang lurah dituntut mengetahui secara langsung kondisi wilayah, persoalan warga, kebersihan lingkungan hingga berbagai kebutuhan pelayanan masyarakat.
Peringatan tersebut disampaikan Appi setelah menerima laporan mengenai adanya lurah yang dinilai lebih banyak menghabiskan waktu di luar kantor dibandingkan menjalankan tugas pemerintahan.
“Saya mendapatkan laporan, ada lurah yang lebih banyak nongkrong di warkop daripada di kantornya. Itu ada,” tegas Appi, Jumat (28/8/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Lurah memiliki tanggung jawab untuk memastikan program pemerintah berjalan dan pelayanan kepada masyarakat benar-benar dirasakan hingga tingkat lingkungan.
Appi juga mengungkapkan adanya laporan mengenai lurah yang lebih sibuk mengurus bisnis pribadi. Namun, ia meminta kondisi tersebut dibedakan dengan lurah yang memang terkendala kondisi kesehatan.
“Lurah yang sakit, tolong juga disampaikan kepada saya. Karena banyak kinerja yang belum maksimal. Ada lurah yang tidak bisa bekerja karena kondisi fisik,” ujarnya.
Namun, kata Appi, persoalannya berbeda jika seorang lurah dalam kondisi sehat tetapi tidak memiliki kemauan untuk bekerja. Ia bahkan menyebut laporan mengenai lurah yang lebih banyak mengurus bisnis pribadi dibandingkan tugas kedinasan bukan hanya satu.
“Ada juga lurah yang sehat, tapi memang tidak mau bekerja? Ada. Ada juga lurah lebih banyak di warkop daripada di kantornya, ada,” katanya.
“Ada juga lurah lebih banyak urus bisnisnya daripada urus kantornya, ada. Dan laporannya tidak sedikit,” sambungnya.
Appi menegaskan, ke depan kinerja lurah harus dapat diukur secara objektif. Pemerintah kota akan memperkuat sistem pengawasan agar tugas dan program yang diberikan kepada lurah benar-benar dilaksanakan.
“Saya tidak mau salah-salah lagi untuk memastikan supaya benar-benar lurah ada kerjanya,” tegasnya.
Ia juga meminta para camat melakukan penilaian terhadap lurah secara profesional dan berdasarkan fakta di lapangan. Evaluasi tidak boleh menjadi alat untuk menjatuhkan seseorang karena persoalan pribadi.
Menurut Appi, lurah yang memang tidak bekerja harus mendapat penilaian sesuai kondisi sebenarnya. Sebaliknya, lurah yang bekerja baik juga tidak boleh dinilai buruk hanya karena konflik atau dendam pribadi.
Selain pelayanan pemerintahan, Appi meminta lurah aktif turun memantau kebersihan lingkungan. Lurah harus mengetahui kondisi wilayahnya setiap hari, termasuk persoalan sampah dan aktivitas warga.
“Lurah harus sudah turun pantau lingkungan, sampah dan sapa warga. Lurah itu yang lebih dekat dengan kondisi masyarakat,” katanya.
Bagi Appi, ukuran keberhasilan lurah bukan hanya administrasi dan laporan di atas kertas. Kehadiran mereka harus bisa dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat.(*)
