LUWU UTARA liputan8.id – Kabupaten Luwu Utara terus mendorong lahirnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satunya melalui inovasi Optimalisasi Kinerja dan Evaluasi Desa (OKE DESA) yang kini bersiap mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2026 tingkat nasional.
OKE DESA hadir sebagai terobosan untuk memperkuat proses monitoring, pembinaan, evaluasi, sekaligus peningkatan kinerja pemerintahan desa agar semakin terarah dan terukur.
Inovator OKE DESA, Hj. Andi Syarifah Muhaeminah, SE., M.Si., mengatakan inovasi tersebut lahir dari berbagai persoalan yang ditemukan dalam proses pembinaan dan evaluasi pemerintahan desa di Kabupaten Luwu Utara.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah belum tersedianya sistem monitoring secara real time terhadap kinerja 166 desa di Luwu Utara.
Selain itu, mekanisme dan SOP terkait pemberian teguran atas keterlambatan pelaporan belum berjalan secara jelas, terukur, dan konsisten.
“Permasalahan lainnya adalah belum adanya batas waktu yang jelas dalam proses pelaporan keuangan desa, sementara peran camat sebagai pembina wilayah belum optimal karena belum didukung data yang lengkap dan terintegrasi,” ujar Hj. Andi Syarifah.
Menurutnya, proses evaluasi kinerja desa juga masih menghadapi tantangan karena belum sepenuhnya terintegrasi. Format pelaporan yang dilakukan secara manual dan beragam membuat proses pengumpulan, pemantauan, hingga analisis data membutuhkan waktu.
Di sisi lain, peningkatan kapasitas aparatur desa, khususnya dalam pengelolaan administrasi dan keuangan, juga menjadi bagian penting yang perlu terus dilakukan.
Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dalam pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Luwu Utara dituntut menghadirkan pola kerja yang mampu menjawab berbagai tantangan tersebut.
Dari kebutuhan itulah OKE DESA dikembangkan. Inovasi ini diharapkan dapat membantu menciptakan proses pembinaan desa yang lebih sederhana, efektif, terintegrasi, dan berbasis data.
OKE DESA tidak hanya diarahkan untuk memperbaiki proses administrasi. Lebih jauh, inovasi ini diharapkan mampu membangun budaya kerja pemerintahan desa yang lebih responsif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kinerja.
Dengan adanya data yang lebih terintegrasi, proses pemantauan terhadap perkembangan desa dapat dilakukan secara lebih terukur. Pemerintah juga dapat lebih mudah mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan pembinaan dan menentukan langkah tindak lanjut.
Keikutsertaan OKE DESA dalam KIPP 2026 tingkat nasional menjadi momentum penting bagi Luwu Utara untuk memperkenalkan inovasi yang lahir dari kebutuhan nyata di lapangan.
Bagi pemerintah daerah, kompetisi tersebut bukan semata-mata tentang meraih penghargaan, tetapi juga menjadi ruang untuk menguji sekaligus memperkenalkan praktik baik yang telah dikembangkan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa.
OKE DESA diharapkan mampu menjadi salah satu contoh bahwa inovasi pelayanan publik dapat tumbuh dari persoalan sehari-hari di pemerintahan dan kemudian dikembangkan menjadi solusi yang memberikan manfaat lebih luas.
Dengan semangat tersebut, Luwu Utara kini membawa OKE DESA untuk unjuk gigi di tingkat nasional, sekaligus memperkuat komitmen menghadirkan pemerintahan desa yang semakin adaptif, terukur, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat.(*)
