MAKASSAR, liputan8.id – Kepercayaan publik terhadap proses pengadaan proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan tengah diuji. Sorotan mengarah pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulsel, setelah sebuah perusahaan kontraktor dengan rekam jejak bermasalah kembali memenangkan proyek bernilai puluhan miliar rupiah.
Perusahaan tersebut, PT Mareraya Multipratama Jaya, saat ini mengerjakan proyek perbaikan Jalan Perintis Kemerdekaan di Makassar dengan nilai mencapai Rp21,6 miliar dari APBN 2025. Namun di lapangan, pekerjaan yang diharapkan memberi kenyamanan bagi masyarakat justru menuai keluhan, menyusul kondisi jalan yang kembali rusak tak lama setelah diperbaiki.
Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana perusahaan dengan catatan masalah di berbagai daerah tetap bisa memenangkan proyek strategis?
Rekam Jejak yang Dipertanyakan
Sejumlah informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa persoalan serupa bukan kali pertama terjadi. Di Kabupaten Wajo, proyek jalan yang dikerjakan perusahaan tersebut dilaporkan mengalami kerusakan berulang hingga harus diperbaiki beberapa kali dalam kurun waktu singkat. Di Bone, proyek lain diwarnai persoalan tenaga kerja yang berujung aksi mogok.
Kini di Makassar, persoalan kembali mencuat, mulai dari dugaan pengabaian standar keselamatan kerja hingga kualitas aspal yang cepat rusak. Kondisi ini menimbulkan kesan adanya pola masalah yang berulang namun tidak ditindak secara tegas.
Perbaikan Berulang, Kepercayaan Menurun
Pihak satuan kerja sebelumnya sempat menyebut faktor eksternal seperti utilitas dan aktivitas warga sebagai penyebab kerusakan. Namun seiring memburuknya kondisi jalan, langkah pembongkaran total akhirnya dilakukan.
Meski perbaikan diklaim menjadi tanggung jawab kontraktor, masyarakat menilai langkah tersebut terlambat. Banyak yang mempertanyakan mengapa pengawasan kualitas tidak dilakukan secara ketat sejak awal pengerjaan.
Bagi pengguna jalan, persoalan ini bukan sekadar teknis, melainkan menyangkut keselamatan dan kenyamanan sehari-hari. Jalan yang rusak tidak hanya mengganggu mobilitas, tetapi juga berpotensi menimbulkan kecelakaan.
Desakan Transparansi dan Evaluasi
Pengamat kebijakan publik menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap proses tender dan pengawasan proyek. Dugaan adanya kedekatan tertentu dalam proses pemenangan proyek juga mulai mencuat di ruang publik, meski belum terbukti.
Di sisi lain, kalangan masyarakat sipil mendorong aparat penegak hukum serta lembaga audit negara untuk turun tangan. Mereka menilai, proyek bernilai besar yang bersumber dari uang negara harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
“Ini bukan hanya soal satu proyek, tapi menyangkut sistem. Jika tidak dibenahi, kepercayaan publik bisa terus terkikis,” ujar salah satu pengamat.
Harapan Masyarakat
Masyarakat berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap persoalan ini. Evaluasi terhadap kontraktor, peningkatan pengawasan, serta transparansi dalam proses tender dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah kasus serupa terulang.
Di tengah kebutuhan akan infrastruktur yang berkualitas, publik menunggu komitmen nyata bahwa setiap rupiah dari anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan sekadar proyek yang berulang kali diperbaiki.
(Tim Redaksi)
