MAKASSAR liputan8.id – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya membangun Makassar sebagai kota modern, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Pesan tersebut disampaikan saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus dan Budaya Akademik (PKKBA) Praja Muda Angkatan XXXVI Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulawesi Selatan, di Kabupaten Gowa, Selasa (20/10/2026).
Dalam kegiatan bertema Kota Makassar sebagai Smart City tersebut, Munafri yang akrab disapa Appi memaparkan tujuh program prioritas pembangunan Pemerintah Kota Makassar yang dikenal sebagai Sapta MULIA.
Di hadapan para praja muda, Appi menekankan bahwa Makassar tidak boleh hanya dikenal sebagai pintu gerbang kawasan timur Indonesia, tetapi juga harus menjadi kota yang mampu memberikan kenyamanan, pelayanan berkualitas, serta peluang ekonomi bagi masyarakat dan para pendatang.
“Kota Makassar tetap menjadi pintu gerbang kawasan timur Indonesia. Saya tidak mau Kota Makassar ini hanya menjadi pintu gerbang. Saya mau Kota Makassar ini menjadi ruang tamu Indonesia,” tegasnya.
Menurut Appi, pembangunan kota harus bertumpu pada kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, pemerataan pelayanan dasar, dan penguatan ekonomi masyarakat. Karena itu, program prioritas Pemkot Makassar dirancang untuk menjawab berbagai tantangan perkotaan sekaligus memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas.
Tujuh Program Prioritas untuk Masyarakat
Program pertama, Lontara Plus, merupakan platform digital terintegrasi yang dirancang untuk menyatukan berbagai layanan dan aplikasi perangkat daerah. Melalui platform ini, pemerintah berupaya meningkatkan efisiensi pelayanan, integrasi data, serta kecepatan penanganan pengaduan masyarakat.
Appi mengungkapkan, sebelumnya terdapat sekitar 350 aplikasi yang berjalan secara terpisah di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Integrasi melalui Lontara Plus diharapkan membuat pelayanan semakin mudah diakses dan respons pemerintah lebih terukur.
“Pengaduan masyarakat harus langsung direspons dalam waktu 2 kali 24 jam. Kalau tidak, aduan itu langsung masuk ke nomor saya,” ungkapnya.
Program kedua, Makassar Creative Hub, menjadi ruang pengembangan keterampilan dan kreativitas generasi muda. Fasilitas ini menyediakan pelatihan gratis dalam berbagai bidang, mulai dari tata rias, barista, hingga pengembangan kompetensi lainnya.
Saat ini, Makassar Creative Hub beroperasi di kawasan Pantai Losari dan Jalan Nusantara. Pemkot Makassar juga menargetkan perluasan lokasi agar semakin banyak masyarakat memperoleh akses terhadap pelatihan dan peluang kerja.
Program ketiga berfokus pada perluasan akses air bersih. Pemkot Makassar mendorong penyediaan sambungan air bersih gratis bagi warga yang belum memperoleh layanan perpipaan, disertai pembenahan jaringan distribusi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Menurut Appi, ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi secara merata, terlebih ketika masyarakat menghadapi musim kemarau berkepanjangan.
Program keempat adalah pemberian seragam sekolah gratis bagi siswa baru SD dan SMP negeri di Makassar. Program yang masih dalam proses tersebut menargetkan sebanyak 33.000 anak sebagai penerima manfaat.
Appi menjelaskan, bantuan seragam tidak hanya mendukung kebutuhan pendidikan, tetapi juga membantu meringankan pengeluaran rumah tangga.
“Yang kami lakukan adalah mengurangi beban rumah tangganya. Biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membeli seragam bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya,” jelasnya.
Program kelima menyasar pengelolaan sampah dari sumbernya melalui pemilahan sampah organik dan anorganik, penguatan bank sampah unit, serta pengolahan sampah menjadi kompos dan produk bernilai ekonomi.
Appi menegaskan, persoalan sampah tidak cukup diselesaikan dengan mengangkutnya ke tempat pembuangan akhir. Dibutuhkan keterlibatan masyarakat sejak dari rumah tangga agar sampah dapat dikelola secara produktif sekaligus mengurangi beban lingkungan.
Pemkot Makassar juga mendorong pemanfaatan kompos untuk mendukung urban farming, pembenahan pengelolaan TPA Tamangapa, serta pengembangan energi dari gas metana sebagai bagian dari upaya membangun ekonomi sirkular.
Program keenam, Makassar Berjasa atau Makassar Berbagi Jaminan Sosial, diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja rentan dan masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap.
Melalui program ini, Pemkot Makassar mengalokasikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi sekitar 81.000 pekerja rentan, termasuk pekerja sektor keagamaan. Selain itu, sekitar 45.000 warga disebut mendapatkan jaminan hari tua.
Appi menilai, perlindungan sosial menjadi penting untuk menjaga keluarga pekerja rentan agar tidak terjerumus ke dalam kemiskinan ekstrem ketika pencari nafkah mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia.
“Ini penting. Inilah jaminan sosial yang harus kita jalankan untuk memastikan masyarakat tetap memiliki perlindungan ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,” tuturnya.
Program ketujuh adalah pembangunan Stadion Makassar yang dirancang bukan hanya sebagai fasilitas olahraga, tetapi juga sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi baru.
Menurut Appi, keberadaan stadion yang memadai dapat memberikan dampak berantai bagi sektor pariwisata, perhotelan, kuliner, perdagangan, serta berbagai usaha di kawasan sekitarnya.
Berbekal pengalamannya sebagai mantan CEO PSM Makassar, ia menilai stadion berstandar memadai penting untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan olahraga berskala nasional maupun internasional.
Pembangunan stadion tersebut ditargetkan rampung pada Desember 2027, dengan pembiayaan yang direncanakan bersumber dari APBD.
Makassar untuk Semua
Dalam pemaparannya, Appi juga menekankan pentingnya menjaga keberagaman dan toleransi sebagai modal utama membangun kota yang aman, nyaman, dan menarik bagi investasi.
Dengan luas wilayah sekitar 175,77 kilometer persegi dan jumlah penduduk kurang lebih 1,4 juta jiwa, Makassar memiliki posisi strategis sebagai pusat perdagangan dan jasa di kawasan timur Indonesia.
Ia memaparkan sejumlah indikator pembangunan, di antaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 7,04 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 85,66, tingkat kemiskinan 4,24 persen, serta tingkat pengangguran terbuka 9,60 persen.
Menurutnya, capaian tersebut harus terus diperkuat melalui pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan memastikan seluruh kelompok masyarakat memperoleh kesempatan yang sama.
“Makassar harus menjadi kota untuk semua. Kota yang melayani masyarakatnya tanpa sekat, tanpa membeda-bedakan asal, warna kulit, agama, dan latar belakang lainnya,” ujarnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Makassar, Asisten III, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Kepala Bagian Protokol, serta Camat Tamalate.
Melalui pemaparan Sapta MULIA di hadapan praja muda IPDN, Munafri berharap pengalaman pembangunan di Makassar dapat menjadi bahan pembelajaran bagi calon aparatur pemerintahan untuk membangun birokrasi yang responsif, memperkuat pelayanan publik, dan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. (hkl)
