MAKASSAR liputan8.id – Di tengah persoalan sampah yang masih menjadi pekerjaan rumah di Kota Makassar, para petugas kebersihan menjadi garda terdepan yang setiap hari bekerja memastikan lingkungan tetap bersih.
Peran tersebut mendapat apresiasi dari Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi. Ia memberikan penghargaan kepada petugas kebersihan Kecamatan Bontoala saat menghadiri Pesta Rakyat di Kelurahan Parang Layang, Kecamatan Bontoala, Selasa (1/9/2026) malam.
Tak hanya memberikan penghargaan, Appi juga membawa kabar yang menyentuh langsung kehidupan warga. Pemerintah Kota Makassar berencana memperluas fasilitas pembebasan iuran sampah bagi rumah tangga di Kecamatan Bontoala.
Saat ini, sekitar 979 rumah di Bontoala telah memperoleh pembebasan iuran sampah berdasarkan daya listrik rumah tangga. Program tersebut, kata Appi, telah berjalan sekitar satu tahun.
Tahun ini, cakupan penerima akan diperluas kepada masyarakat yang menggunakan listrik 900 VA hingga 1.300 VA. Penambahan tersebut diperkirakan mencakup sekitar 1.700 rumah.
Dengan perluasan itu, jumlah rumah di Kecamatan Bontoala yang mendapatkan fasilitas bebas iuran sampah ditargetkan mencapai hampir 2.500 rumah.
“Di Kecamatan Bontoala ini ada 979 rumah yang sudah mendapatkan fasilitas pembebasan iuran sampah dari pemerintah. Ini sudah berjalan kurang lebih satu tahun,” kata Appi.
“Tahun ini kita akan memberikan tambahan lagi kepada masyarakat yang punya KWH atau meteran listrik 900 sampai 1.300. Jumlahnya kurang lebih 1.700. Ditambah yang 900, di Bontoala ini akan ada hampir 2.500 rumah yang diberikan fasilitas tidak membayar sampah,” lanjutnya.
Namun, pembebasan iuran tersebut bukan sekadar bantuan tanpa syarat. Pemerintah ingin kebijakan itu berjalan beriringan dengan perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah.
Appi meminta warga mulai melakukan pemilahan sampah dari rumah. Menurutnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian jika masyarakat masih mencampur seluruh jenis sampah sebelum dibuang.
“Kenapa ini kita lakukan? Karena kita ingin memastikan masyarakat ikut bersama-sama pemerintah dalam rangka mengelola sampah rumah tangganya. Persoalannya simpel, coba dipilah,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa fasilitas pembebasan iuran sampah dapat dievaluasi apabila masyarakat tidak menjalankan kewajiban memilah sampah.
Bagi Appi, kebijakan tersebut bukan hanya soal membebaskan warga dari pembayaran iuran, tetapi juga membangun tanggung jawab bersama agar persoalan sampah dapat ditangani dari sumbernya.
Di sisi lain, Appi mengapresiasi jajaran Kecamatan Bontoala, para lurah, petugas kebersihan, serta masyarakat yang selama ini ikut menjaga kebersihan lingkungan.
Menurutnya, tantangan pengelolaan sampah di Bontoala cukup besar karena wilayah tersebut memiliki tiga pasar yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
“Di sini ada tiga pasar. Tiga pasar ini menjadi salah satu faktor penguat ekonomi yang ada di Kecamatan Bontoala. Maka dari itu, ini juga menjadi tantangan sekaligus keuntungan bagi warga yang ada di Bontoala,” ujarnya.
Aktivitas perdagangan di tiga pasar tersebut secara otomatis menghasilkan volume sampah yang cukup besar. Kondisi itu menuntut penanganan yang konsisten, mulai dari petugas kebersihan hingga kesadaran pedagang dan warga.
Appi menilai kerja keras petugas kebersihan harus dibarengi edukasi kepada masyarakat agar sampah tidak hanya dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, tetapi benar-benar dikelola dengan lebih baik.
Ia menegaskan persoalan sampah tidak boleh dibiarkan menjadi beban bagi generasi berikutnya.
“Kita tidak ingin mewariskan kepada generasi kita yang akan datang kota yang jorok, kota yang kotor, kota yang tidak sehat. Kita mau menghadirkan kepada generasi kita yang akan datang kota yang bersih, kota sehat, kota yang indah,” tegas Munafri.
Menurut Appi, membenahi persoalan sampah memang bukan pekerjaan mudah. Dibutuhkan konsistensi pemerintah sekaligus perubahan kebiasaan masyarakat.
Selain persoalan kebersihan, Appi dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan sejumlah program pemerintah yang menyentuh kebutuhan warga, termasuk perbaikan jalan di sejumlah lorong dan ruas jalan.
Pemkot Makassar juga tengah menyiapkan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM dan pedagang kaki lima melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan menggandeng sejumlah perbankan.
“Bagi saudara-saudara kita yang punya usaha UMKM ini kita akan data melalui kecamatan dan akan diberikan tambahan modal. Tambahan modal ini apabila mereka tidak lagi berjualan di tempat-tempat yang dilarang,” jelasnya.
Menurut Appi, akses permodalan tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha meningkatkan penghasilan sekaligus mendukung penataan kota.
Rangkaian kebijakan tersebut, kata dia, merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan kehadiran negara tidak berhenti pada pelayanan administratif, tetapi benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Sehingga warga yang ada di Kota Makassar ini bisa merasakan hadirnya pemerintah di setiap kehidupannya,” pungkas Appi.
Menutup sambutannya, Appi juga mengingatkan warga agar mulai mempersiapkan diri menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung cukup panjang berdasarkan informasi yang diterima pemerintah dari BMKG.
Pesannya sederhana: kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, dan kesiapan menghadapi kemarau bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Semuanya membutuhkan peran warga, mulai dari rumah masing-masinng. (*)
