Sengkang liputan8.id-Jawaban normatif Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo terkait polemik Bimbingan Teknis (Bimtek) berbiaya Rp4,3 juta per peserta justru memicu babak baru investigasi. Dalih peningkatan nilai Matematika dan pendidikan inklusi dinilai hanya menjadi “pemanis” untuk melegalkan pengurasan Dana BOSP sekolah yang kian kempis.
Kepala Dinas Pendidikan Wajo, Drs. H. Alamsyah, M.Si., berdalih bahwa hasil Tes Kompetensi Akademik (TKA) Matematika siswa yang masih minim menjadi pertimbangan utama mobilisasi ratusan kepala sekolah ke hotel mewah di Makassar. Namun, alasan ini dianggap “jauh panggang dari api” oleh Hadi
Matematika yang Tak Masuk Akal
“Sangat menggelitik. Jika nilai Matematika siswa rendah, logikanya guru kelas yang diberi penguatan di sekolah, bukan Kepala Sekolah yang diboyong ke hotel dengan biaya jutaan rupiah. Ini logika anggaran yang terbalik,” tegas Hadi Soestrsno Ketua YBH MIM dalam ulasan kritisnya, Jumat (8/5).
Kebijakan Publik dan Sosial , Hadi membeberkan hitung-hitungan yang lebih akurat daripada sekadar asumsi dinas. Berdasarkan data Dapodik, kebijakan “biaya flat” Rp4,3 juta ini adalah bentuk ketidakadilan nyata:
Sekolah Kecil (Contoh: SMP Satap 4 Maniangpajo): Harus menyetor 10,6% dari seluruh total dana BOS mereka setahun hanya untuk acara 3 hari.
Sekolah Besar (Contoh: SMPN 1 Sengkang): Hanya terbebani 0,4% dari anggaran tahunannya.
“Membunuh” Operasional Demi Seremoni Pertanyaan besarnya: Mengapa Dinas tidak menggunakan anggaran APBD atau menggandeng BBGP Sulawesi Selatan yang memiliki program peningkatan mutu secara gratis? Mengapa harus menggunakan jasa CV. Adi Jaya Consulting asal Jawa Tengah yang jejak rekamnya di Sulsel perlu dipertanyakan(hkl)
