MAKASSAR, liputan8.id — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, turun langsung mengecek pelayanan sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) setelah menerima keluhan masyarakat terkait antrean BBM yang masih terjadi di sejumlah titik.
Peninjauan dilakukan Munafri usai mendatangi Kantor PT Pertamina Regional Sulawesi di Jalan Garuda, Makassar, Jumat (11/9/2026). Salah satu SPBU yang menjadi lokasi pengecekan berada di Jalan Ratulangi, Kecamatan Mamajang.
Di lokasi tersebut, Munafri berdialog langsung dengan warga yang sedang mengantre. Ia juga mengecek fasilitas pelayanan SPBU untuk melihat faktor yang menyebabkan antrean kendaraan berlangsung panjang.
Dalam pengecekan itu, Munafri menemukan dua nozzle atau dispenser BBM tidak beroperasi. Kondisi tersebut langsung menjadi perhatian dan diminta segera dioptimalkan oleh pihak Pertamina bersama pengelola SPBU.
“Saya ke sini di SPBU melihat kondisi yang ada di lapangan. Kita pastikan antrean panjang bisa dicarikan solusi. Kita meminta pihak Pertamina dan pengelola SPBU aktivasi semua instrumen,” jelas Munafri.
Menurutnya, penanganan antrean BBM tidak cukup hanya dengan memastikan ketersediaan pasokan. Kapasitas pelayanan di setiap SPBU juga harus dimaksimalkan agar waktu tunggu masyarakat dapat ditekan.
“Kalau ada jumlah nozzle, ya dioptimalkan semuanya. Jangan sampai tidak berfungsi. Ini bisa menambah antrean panjang,” ujar Munafri.
Selain fasilitas yang tidak beroperasi, Munafri juga menyoroti durasi proses pelayanan di SPBU. Menurutnya, semakin lama proses pengisian, semakin besar pula potensi terjadinya penumpukan kendaraan.
“Kalau prosesnya terlalu lama, tentu antrean semakin panjang. Ini yang perlu dicarikan solusi agar pelayanan bisa dipercepat,” tegasnya.
Munafri menekankan, percepatan pelayanan tetap harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, Pertamina dan pengelola SPBU perlu mencari pola pelayanan yang lebih efisien sehingga kendaraan tidak terlalu lama berada di jalur pengisian.
Ia juga meminta penambahan petugas dipertimbangkan apabila keterbatasan operator menjadi salah satu penyebab tidak seluruh nozzle dapat difungsikan.
Bagi Munafri, antrean BBM bukan sekadar persoalan kendaraan yang menunggu pengisian. Antrean panjang dapat mengganggu mobilitas warga, aktivitas ekonomi, pelayanan publik, hingga berpotensi menimbulkan kemacetan apabila kendaraan mengular hingga ke badan jalan.
“Ini menyangkut kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dan aktivitas terganggu hanya karena ngantre di SPBU,” tuturnya.
Karena itu, Pemerintah Kota Makassar mendorong agar persoalan antrean ditangani secara bersama-sama dengan melibatkan Pertamina, pengelola SPBU, pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya.
Munafri juga mengusulkan pengaturan yang lebih terstruktur, mulai dari jenis kendaraan, alur pengisian hingga pengelompokan kendaraan atau cluster. Pengaturan waktu kedatangan juga dinilai dapat menjadi salah satu opsi untuk mencegah penumpukan kendaraan pada waktu yang sama.
“Jenis kendaraan, alur pengisian, cluster untuk menghindari antrean, termasuk waktu kendaraan masuk untuk pengisian. Ini harus diatur,” imbuh Munafri.
Mantan CEO PSM Makassar itu menegaskan, pemerintah tidak ingin masyarakat menjadi pihak yang dirugikan akibat persoalan pelayanan maupun distribusi BBM.
“Saya ikut berempati dengan apa yang dirasakan masyarakat. Kita akan mencari solusi dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, serta pemilik SPBU,” katanya.
Menurut Munafri, penanganan antrean BBM harus diarahkan pada langkah konkret di lapangan, bukan terjebak pada perdebatan mengenai pihak yang paling bertanggung jawab.
Yang terpenting, kata dia, seluruh fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal dan pelayanan kepada masyarakat segera diperbaiki.
“Yang penting bagaimana ini secepatnya kita urai bersama,” pungkas Munafri.
Kalau ingin lebih tajam ala berita utama Liputan8, judul yang paling kuat menurut saya adalah: “Antrean BBM Jadi Keluhan Warga, Appi Cek Langsung SPBU dan Temukan Nozzle Tak Berfungsi.”(hkl)
