JAKARTA liputan8.id — Pemerintah Kota Makassar kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih Paritrana Award 2025 sebagai kabupaten/kota terbaik se-Indonesia dalam bidang jaminan sosial ketenagakerjaan.
Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Plaza BPJAMSOSTEK, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026).
Prestasi ini menjadi istimewa karena Makassar menjadi satu-satunya pemerintah kabupaten/kota di luar Pulau Jawa, sekaligus satu-satunya daerah dari Sulawesi Selatan, yang berhasil meraih penghargaan tersebut.
Penghargaan Paritrana Award diberikan kepada pemerintah daerah yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) bagi seluruh pekerja, khususnya kelompok rentan.
Usai menerima penghargaan, Munafri Arifuddin yang akrab disapa Appi menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah dalam melindungi pekerja dari berbagai sektor.
“Penghargaan ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kota Makassar hadir dan peduli terhadap pekerja rentan yang selama ini membutuhkan perlindungan,” ujarnya.
Menurut Appi, perhatian pemerintah mencakup berbagai lapisan masyarakat, mulai dari buruh, pekerja seni, RT/RW, kader kemasyarakatan, hingga pekerja informal lainnya yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial.
Di bawah kepemimpinannya, Pemkot Makassar terus memperkuat kebijakan perlindungan tenaga kerja melalui Program Makassar Berjasa (Makassar Berbagi Jaminan Sosial), yang menjadi bagian dari tujuh program prioritas “Sapta Unggulan” atau Program MULIA.
Melalui kebijakan berbasis Peraturan Wali Kota (Perwali), sebanyak 81.466 pekerja rentan kini telah mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
Selain itu, sekitar 45.000 warga juga memperoleh manfaat program Jaminan Hari Tua (JHT), yang disebut sebagai salah satu inovasi daerah dalam memperluas perlindungan sosial ketenagakerjaan.
“Kami berkomitmen memastikan seluruh pekerja mendapatkan perlindungan. Ini adalah bentuk kehadiran negara dalam setiap aktivitas kerja masyarakat,” kata Appi.
Tak hanya itu, Pemkot Makassar juga menghadirkan inovasi keagenan Perisai berbasis RT/RW untuk mempermudah masyarakat mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sekaligus membuka peluang lapangan kerja baru.
“Program ini sudah berjalan efektif sejak 2026 dan menjadi salah satu strategi mempercepat universal coverage jaminan sosial,” jelasnya.
Sepanjang tahun 2025, total manfaat klaim yang telah disalurkan mencapai Rp43,37 miliar kepada 6.881 pekerja, termasuk pegawai non-ASN, perangkat desa, RT/RW, dan kader kemasyarakatan.
Appi menilai perlindungan terhadap pekerja rentan menjadi langkah strategis untuk mencegah munculnya kemiskinan baru serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia pun mengajak seluruh pekerja dan pelaku usaha untuk aktif menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan agar cakupan perlindungan sosial semakin luas.
“Kami mengajak seluruh pekerja di Makassar, bahkan di Indonesia, untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ini langkah penting menuju universal coverage jaminan sosial bagi pekerja,” tutupnya.(hkl)
