Banner Promo
DaerahHeadline

Munafri Tekankan Komitmen SKPD: SAKIP Bukan Sekadar Administrasi, Tapi Tolok Ukur Dampak Pemerintahan

×

Munafri Tekankan Komitmen SKPD: SAKIP Bukan Sekadar Administrasi, Tapi Tolok Ukur Dampak Pemerintahan

Sebarkan artikel ini

MAKASSAR liputan8.id – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) harus menjadi fondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Makassar di Hotel Arya Duta Makassar, Selasa (14/4/2025).

Dalam arahannya, Munafri yang akrab disapa Appi menolak anggapan bahwa SAKIP hanya sebatas kewajiban administratif. Ia menekankan bahwa SAKIP merupakan instrumen strategis yang mencerminkan kualitas governance sekaligus efektivitas kinerja pemerintah daerah.

“SAKIP bukan sekadar laporan atau rutinitas birokrasi. Ini adalah cerminan bagaimana kita mengelola pemerintahan dan memastikan setiap program memberi dampak nyata,” tegasnya.

Komitmen Jadi Penentu Utama

Appi menyoroti bahwa keberhasilan SAKIP tidak hanya bergantung pada sistem yang dibangun, tetapi sangat ditentukan oleh komitmen dan konsistensi seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Menurutnya, sistem yang baik akan menjadi tidak berarti tanpa implementasi yang serius dan disiplin.

“Sebagus apa pun sistemnya, jika tidak dijalankan dengan komitmen, hasilnya tidak akan maksimal,” ujarnya.

Ia bahkan menegaskan dua kunci utama keberhasilan implementasi SAKIP, yakni kualitas sistem dan kesungguhan dalam pelaksanaannya. Keduanya, kata dia, harus berjalan beriringan dan tidak bisa dipisahkan.

Stop Program Tanpa Dampak

Lebih jauh, Munafri mengingatkan seluruh kepala SKPD agar menghentikan praktik program yang tidak memiliki kontribusi jelas terhadap pembangunan daerah.

Ia meminta setiap kegiatan harus memiliki indikator yang terukur serta selaras dengan target strategis pemerintah kota.

“Tidak boleh ada lagi program yang hanya menghabiskan anggaran tanpa dampak. Semua harus terarah, terukur, dan berkontribusi pada tujuan pembangunan,” tegasnya.

Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkot Makassar tengah mendorong reformasi kinerja birokrasi berbasis outcome, bukan sekadar output administratif.

Sistem Harus Lebih Kuat dari Pergantian Pejabat

Dalam kesempatan itu, Appi juga menekankan pentingnya keberlanjutan sistem di tengah dinamika birokrasi, termasuk pergantian pejabat.

Ia menegaskan bahwa sistem yang sudah dibangun tidak boleh ikut berubah atau melemah hanya karena pergantian individu.

“Orangnya boleh berganti, tetapi sistem harus tetap berjalan dan bahkan semakin kuat. Ini proses berkelanjutan,” katanya.

Perkuat Sinergi Antar Lembaga

Untuk memastikan implementasi berjalan optimal, Munafri mendorong penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, termasuk dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta Bagian Organisasi.

Sinergi ini dinilai krusial untuk menjaga kualitas perencanaan, pengawasan, hingga evaluasi kinerja.

Target: SAKIP Makassar Naik Kelas

Munafri optimistis, dengan komitmen kuat dan disiplin seluruh jajaran, kualitas SAKIP Kota Makassar akan terus meningkat dan mampu meraih predikat yang lebih tinggi secara nasional.

Ia menegaskan bahwa tujuan akhir dari seluruh upaya ini adalah menghadirkan pemerintahan yang akuntabel dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“SAKIP adalah cermin kinerja kita. Kalau dijalankan dengan serius, hasilnya pasti akan terlihat dan dirasakan masyarakat,” tutupnya.

(hkl)

DPRD Makassar