MAKASSAR, Liputan8.id – Pemerintah Kota Makassar menyiapkan langkah percepatan pembangunan dengan mendorong pelaksanaan tender dini untuk sejumlah proyek strategis mulai Januari 2027. Kebijakan ini diharapkan membuat pekerjaan pembangunan dapat dimulai lebih awal tanpa harus menunggu hingga Maret.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan rencana tersebut saat menjelaskan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna bersama DPRD Kota Makassar, Jumat (25/9/2026).
Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Sipakatau, Lantai 2 Kantor Wali Kota Makassar itu, Munafri menegaskan bahwa pengelolaan anggaran daerah harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, penyusunan anggaran bukan sekadar menyesuaikan angka pendapatan dan belanja, melainkan memastikan setiap program pembangunan mampu menjawab kebutuhan warga.
“ Kita memastikan bahwa anggaran perubahan (APBD-P) yang kita susun itu benar-benar bisa menjadi program yang bermanfaat buat masyarakat,” ujar Munafri.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kota dan DPRD dalam mengawal penggunaan anggaran agar pelaksanaannya berjalan secara transparan, terkontrol, dan tepat sasaran.
Tender Dini untuk Percepat Pembangunan
Salah satu langkah yang disiapkan Pemkot Makassar adalah mempercepat proses tender sejumlah proyek yang perencanaannya telah siap. Melalui strategi ini, pemerintah berharap pekerjaan fisik dapat dimulai sejak awal tahun anggaran.
Munafri menjelaskan, tender dini menjadi upaya agar pelaksanaan kegiatan tidak lagi terlambat akibat menunggu proses memasuki bulan-bulan berikutnya.
“Jadi, ini kita akan memulai juga dengan beberapa kegiatan yang kita laksanakan secara tender dini. Jadi tidak menunggu lagi bulan tiga baru ada kegiatan, bulan satu sudah bisa jalan,” jelasnya.
Sejumlah proyek strategis, termasuk pekerjaan yang membutuhkan waktu pelaksanaan lebih panjang atau bersifat multiyears, turut disiapkan untuk mendukung skema tersebut.
Setelah proses penganggaran selesai dan seluruh persyaratan perencanaan terpenuhi, proyek-proyek itu akan didorong untuk segera memasuki tahap pelaksanaan pada Januari 2027.
“Jadi, setelah selesai anggarannya, langsung digenjot lagi di bulan Januari 2027,” tegasnya.
Karebosi Masuk Perencanaan Tahun Berikutnya
Selain mempercepat tender proyek strategis, Pemkot Makassar juga kembali memasukkan penataan dan pembangunan kawasan Karebosi ke dalam perencanaan tahun berikutnya.
Munafri menyebut, proyek tersebut akan dipersiapkan kembali agar dapat direalisasikan sesuai tahapan perencanaan dan kemampuan anggaran daerah.
“Maka dari itu, kita membuat satu perencanaan baru. Insyaallah tahun depan Karebosi akan jalan,” katanya.
Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah kota berupaya menjaga kesinambungan program pembangunan, sekaligus menyesuaikan pelaksanaannya dengan kondisi fiskal daerah.
Anggaran Diarahkan untuk Kebutuhan Masyarakat
Dalam pemaparan nota keuangan, pendapatan daerah pada Rancangan Perubahan APBD 2026 direncanakan sebesar Rp4,56 triliun lebih. Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp5,26 triliun lebih.
Munafri mengakui keterbatasan ruang fiskal menjadi tantangan dalam menentukan program yang harus diprioritaskan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar mendukung kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.
Tujuh prioritas pembangunan turut menjadi perhatian, mulai dari peningkatan daya saing ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, penguatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dan tata ruang, hingga pengembangan seni budaya dan pariwisata.
Prioritas lainnya mencakup peningkatan tata kelola pemerintahan, pelayanan serta perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas, pembangunan kepemudaan dan olahraga, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana.
Bagi Munafri, keterbatasan anggaran bukan alasan untuk menghentikan upaya menghadirkan pembangunan yang bermanfaat. Sebaliknya, kondisi tersebut menuntut perencanaan yang lebih matang, pengawasan yang baik, dan kerja sama yang kuat antara pemerintah dan DPRD.
Melalui tender dini dan penentuan prioritas yang terukur, Pemkot Makassar berharap pelaksanaan proyek pembangunan pada 2027 dapat berjalan lebih efektif dan tepat waktu.
Pada akhirnya, percepatan pembangunan bukan hanya tentang memulai pekerjaan lebih awal, tetapi juga memastikan hasilnya dapat dirasakan masyarakat melalui infrastruktur yang lebih baik, pelayanan publik yang semakin berkualitas, serta lingkungan kota yang semakin nyaman untuk ditinggali.(hkl)
