MAKASSAR liputan8.id – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memastikan tidak akan ada pengadaan kendaraan dinas (randis) baru di lingkup Pemerintah Kota Makassar sepanjang tahun 2026.
Kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran, sekaligus mengarahkan belanja daerah ke sektor yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.
Munafri yang akrab disapa Appi menegaskan, kendaraan dinas yang ada saat ini masih sangat layak digunakan untuk menunjang aktivitas pemerintahan.
“Saya sampaikan bahwa tidak ada pengadaan kendaraan dinas baru di Pemkot Makassar. Kendaraan yang ada masih memadai,” ujarnya di Balai Kota Makassar, Rabu (15/4/2026).
Untuk operasional sehari-hari, Appi mengaku tetap menggunakan mobil listrik Hyundai Ioniq 5 keluaran tahun 2023 yang merupakan pengadaan dari pemerintahan sebelumnya.
Selain itu, terdapat kendaraan cadangan berupa Toyota Alphard keluaran sekitar tahun 2022 yang dapat digunakan jika diperlukan.
Menurut Munafri, keputusan tidak membeli kendaraan baru bukan sekadar simbol kesederhanaan, melainkan bentuk komitmen dalam mengelola anggaran secara bijak dan tepat sasaran.
Anggaran yang sebelumnya berpotensi digunakan untuk pengadaan atau sewa kendaraan dinas, kini dialihkan ke berbagai program prioritas.
Fokus utama diarahkan pada sektor pendidikan, seperti penyediaan seragam sekolah, serta percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, termasuk di lorong-lorong permukiman warga.
Selain itu, Pemkot Makassar juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program subsidi iuran sampah gratis serta pemenuhan kebutuhan dasar warga, termasuk di wilayah kepulauan.
Munafri menilai, kondisi geografis Kota Makassar yang relatif tidak ekstrem membuat kebutuhan kendaraan dinas baru tidak menjadi prioritas mendesak.
“Kondisi medan di Makassar tidak ekstrem, jadi tidak perlu kendaraan baru. Yang ada sudah cukup,” jelasnya.
Dari sisi efisiensi, penggunaan kendaraan listrik dinilai lebih hemat karena tidak membutuhkan bahan bakar minyak (BBM), sehingga dapat menekan biaya operasional.
Ia juga memastikan bahwa penggunaan mobil listrik tidak mengalami kendala berarti, karena didukung fasilitas bengkel dan dealer resmi di Makassar.
“Kalau ada kendala, mudah diatasi karena fasilitas pendukungnya tersedia di sini,” tuturnya.
Bahkan, ia menggambarkan kenyamanan menggunakan kendaraan listrik dalam aktivitas perkotaan.
“Enak dipakai, seperti naik bom-bom car di dalam kota,” katanya.
Di akhir keterangannya, Munafri kembali menegaskan komitmennya untuk tidak melakukan pengadaan kendaraan dinas baru, baik untuk wali kota, wakil wali kota, maupun seluruh kepala dinas di tahun 2026.
Kebijakan ini menjadi penegasan arah pembangunan Kota Makassar yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan fasilitas pejabat. (*)
