MAKASSAR liputan8.id – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal itu ditunjukkan dengan keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Rakor Monev) proyek strategis yang digelar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan.
Rakor tersebut menjadi wadah koordinasi lintas instansi untuk memastikan pelaksanaan proyek-proyek strategis berjalan sesuai regulasi, tepat sasaran, serta terhindar dari potensi persoalan hukum. Kegiatan ini dihadiri perwakilan berbagai lembaga, termasuk jajaran Dinas PU Makassar.
Kepala Dinas PU Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, menegaskan bahwa sinergi dengan aparat penegak hukum merupakan langkah penting dalam mendukung pembangunan yang berintegritas.
“Koordinasi dan pendampingan menjadi bagian penting agar setiap tahapan proyek dapat berjalan sesuai ketentuan. Tujuannya agar pembangunan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, peserta membahas perkembangan proyek strategis, evaluasi pelaksanaan kegiatan, hingga upaya mitigasi berbagai kendala yang berpotensi menghambat proses pembangunan. Pendampingan dari Kejati Sulsel diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan proyek pemerintah.
Kolaborasi antara Dinas PU Makassar dan Kejati Sulsel ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam membangun sistem kerja yang bersih, profesional, dan transparan. Dengan pengawasan yang optimal, proyek-proyek strategis diharapkan dapat selesai tepat waktu, berkualitas, serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kota Makassar.(hkl)
