MAKASSAR liputan8.id — Suasana hangat terasa di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan saat para kepala daerah berkumpul dalam silaturahmi bersama Menteri Sosial RI. Pertemuan ini bukan sekadar agenda formal, tetapi menjadi ruang bertukar gagasan demi memastikan bantuan sosial benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Di tengah forum tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, hadir dengan komitmen kuat memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Ia menyadari, di balik angka-angka data, ada kehidupan warga yang sangat bergantung pada ketepatan kebijakan pemerintah.
Turut hadir Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, serta Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas daerah dalam menekan angka kemiskinan.
Bagi Pemerintah Kota Makassar, pembenahan data menjadi langkah awal yang krusial. Kepala Dinas Sosial Makassar, Andi Bukti Jufri, menyebut bahwa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) adalah fondasi utama agar bantuan tidak lagi salah sasaran.
“Data yang akurat itu bukan sekadar angka, tapi cerminan kondisi riil masyarakat. Dari situlah kebijakan bisa benar-benar tepat,” ujarnya.
Pemkot Makassar pun mulai melangkah lebih jauh dengan menyiapkan digitalisasi data bantuan sosial. Langkah ini diharapkan mampu meminimalkan kekeliruan sekaligus mempercepat proses penyaluran bantuan kepada warga yang berhak.
Tak hanya soal teknologi, pendekatan manusia tetap menjadi perhatian. Pemerintah akan menyiapkan agen pendata yang turun langsung ke lapangan, berinteraksi dengan warga, dan memastikan setiap data yang dihimpun sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Melalui bimbingan teknis, para petugas ini akan dibekali kemampuan agar tidak hanya mencatat, tetapi juga memahami situasi sosial masyarakat yang mereka temui.
“Harapannya, ketika data itu dikumpulkan, tidak ada lagi warga yang terlewat atau justru menerima bantuan yang tidak semestinya,” tambah Andi Bukti.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pemerintah pusat terus memperkuat sistem data terpadu dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Pusat Statistik.
Menurutnya, pembaruan data harus dilakukan secara berkala agar kebijakan yang diambil selalu relevan dengan kondisi terkini di lapangan.
Ia juga membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi. Melalui mekanisme usul dan sanggah, warga dapat menyampaikan keberatan jika merasa berhak menerima bantuan namun belum terdata.
“Partisipasi masyarakat itu penting. Ini bukan hanya soal program pemerintah, tapi tentang keadilan sosial bagi semua,” ujarnya.
Pertemuan ini pun menjadi pengingat bahwa upaya menekan kemiskinan tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan sinergi, kepekaan, dan keberpihakan yang nyata—agar setiap kebijakan benar-benar hadir sebagai solusi bagi masyarakat. (hkl)
