MAKASSAR liputan8.id – Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat langkah dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak daerah. Salah satunya melalui pelaksanaan Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026 yang kini mulai dipersiapkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar.
Sebagai bentuk kesiapan, Bapenda Makassar menggelar rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Pekan Panutan PBB-P2 di Kantor Bapenda Makassar, Jumat (12/6/2026).
Rapat tersebut dipimpin Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Muhammad Afif Azdy, didampingi Kepala Tata Usaha UPT PBB, Rachmat, serta dihadiri jajaran terkait dan para kolektor PBB.
Dalam rapat tersebut, berbagai aspek teknis dimatangkan mulai dari pembagian tugas, strategi pelaksanaan di lapangan, hingga penyamaan persepsi antarpetugas agar kegiatan berjalan maksimal.
Pekan Panutan PBB-P2 Kecamatan Tahun 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 17 hingga 26 Juni 2026 dan akan menyasar seluruh wilayah kecamatan di Kota Makassar.
Pelaksanaan kegiatan diawali pada 17 Juni untuk Kecamatan Mariso dan Tamalate, kemudian berlanjut ke Mamajang dan Makassar pada 18 Juni. Selanjutnya Kecamatan Tallo dan Bontoala pada 19 Juni, Panakkukang dan Manggala pada 22 Juni, Ujung Tanah dan Wajo pada 23 Juni, Kepulauan Sangkarrang pada 24 Juni, Biringkanaya dan Tamalanrea pada 25 Juni, serta ditutup dengan Kecamatan Ujung Pandang dan Rappocini pada 26 Juni.
Melalui kegiatan ini, Bapenda Makassar berharap masyarakat semakin memahami pentingnya membayar PBB-P2 tepat waktu sebagai bentuk kontribusi nyata dalam pembangunan kota.
Pajak daerah yang dibayarkan masyarakat menjadi salah satu sumber penting dalam mendukung berbagai program pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan pelayanan publik.
Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, Pekan Panutan PBB-P2 2026 diharapkan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak sekaligus memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar.(hkl)
