MAKASSAR liputan8.id – Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas terus diperkuat melalui sinergi antarlembaga. Salah satunya terlihat dalam kegiatan Pengukuhan dan Pengambilan Sumpah/Janji 47 Kepala Puskesmas Definitif lingkup Dinas Kesehatan Kota Makassar yang berlangsung di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Rabu (17/6/2026).
Dalam momentum tersebut, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar turut hadir bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan layanan kesehatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Pengukuhan yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, ini menjadi langkah penting setelah selama beberapa tahun sejumlah puskesmas dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt). Kehadiran kepala puskesmas definitif diharapkan mampu menghadirkan kepastian kepemimpinan sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kesehatan dasar di seluruh wilayah Kota Makassar.
Dalam sambutannya, Munafri Arifuddin menegaskan bahwa kepala puskesmas memegang peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan. Mereka tidak hanya bertanggung jawab terhadap tata kelola fasilitas kesehatan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam menjawab berbagai persoalan kesehatan yang dihadapi masyarakat.
Menurutnya, keberadaan kepala puskesmas definitif diharapkan dapat mendorong terciptanya pelayanan yang lebih profesional, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Kehadiran Bapenda Makassar dalam kegiatan tersebut mencerminkan semangat kolaborasi yang terus dibangun Pemerintah Kota Makassar. Meski memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, seluruh OPD memiliki tujuan yang sama, yakni menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik dan memberikan manfaat nyata bagi warga.
Melalui penguatan kepemimpinan di sektor kesehatan, Pemerintah Kota Makassar berharap pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan semakin optimal, sehingga cita-cita mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berdaya saing dapat tercapai secara berkelanjutan.
Sinergi yang terbangun antarlembaga ini sekaligus menjadi bukti bahwa pembangunan kota tidak hanya bertumpu pada satu sektor, melainkan lahir dari kolaborasi seluruh elemen pemerintahan demi menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (hkl)
