MAKASSAR liputan8.id — Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, memberi sinyal tegas kepada seluruh pimpinan OPD dan camat di lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Setelah tiga bulan pasca pelantikan pejabat pada Februari lalu, evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jajaran pemerintah daerah dipastikan mulai dilakukan.
Pernyataan itu disampaikan Andi Rahim saat ditemui di salah satu warung kopi di kawasan Jalan Pettarani, Makassar, Rabu (20/5/2026), di sela diskusinya bersama Direktur Lembaga Konsultan Politik PPI, Andi Taufiq Aris.
Dalam perbincangan santai tersebut, Andi Rahim menegaskan bahwa dirinya kini fokus mempercepat realisasi program prioritas pemerintah daerah pada tahun kedua masa kepemimpinannya. Menurutnya, seluruh energi dan konsentrasi diarahkan untuk menuntaskan janji politik yang telah disampaikan kepada masyarakat Luwu Utara.
“Ini memang bukan pekerjaan ringan. Tapi ini adalah amanah masyarakat Luwu Utara yang harus saya pikul dengan penuh tanggung jawab,” ujar Andi Rahim.
Ia menilai percepatan pembangunan daerah tidak bisa hanya bertumpu pada kepala daerah semata, melainkan membutuhkan dukungan penuh seluruh jajaran birokrasi hingga tingkat kecamatan.
Karena itu, evaluasi kinerja disebut menjadi langkah penting untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Semua pejabat tentu akan dievaluasi. Kita ingin melihat sejauh mana kinerja, loyalitas, serta peran aktif mereka dalam mendukung program pemerintah daerah,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi warning bagi seluruh pejabat agar tidak sekadar menjalankan rutinitas birokrasi. Andi Rahim menekankan bahwa pemerintahannya membutuhkan sosok pejabat yang mampu bergerak cepat, adaptif, responsif terhadap persoalan masyarakat, serta memiliki semangat melayani.
Saat disinggung mengenai kemungkinan mutasi pejabat, Andi Rahim menegaskan bahwa mutasi merupakan kebutuhan birokrasi yang sewaktu-waktu dapat dilakukan apabila pemerintahan dinilai tidak berjalan maksimal.
“Kita tidak boleh diam dengan keadaan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” kuncinya.(hkl)
