LUWU UTARA liputan8.id – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Luwu Utara terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Salah satunya melalui sinergi bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu Utara dalam mengawal pelaksanaan Program Prioritas Nasional Tahun Anggaran 2026.
Kolaborasi tersebut ditandai dengan kegiatan ekspose pendampingan hukum dan pengamanan yang digelar di Aula Lesangi Kantor Kejaksaan Negeri Luwu Utara, baru-baru ini. Kegiatan itu menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan seluruh tahapan program berjalan sesuai regulasi yang berlaku.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Luwu Utara, Kamaluddin Alnan, menegaskan bahwa pendampingan hukum sangat penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan melalui mekanisme e-katalog.
“Pendampingan hukum ini merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah daerah agar seluruh proses pelaksanaan program prioritas nasional dapat berjalan tertib administrasi, transparan, dan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menjadi langkah preventif untuk meminimalkan potensi persoalan hukum sekaligus memperkuat pengawasan dalam pelaksanaan program pendidikan.
Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan ekspose tersebut merupakan tindak lanjut dari permohonan resmi pendampingan hukum dan pengamanan yang diajukan Disdikbud Luwu Utara kepada Kejaksaan Negeri Luwu Utara terkait pelaksanaan program tahun 2026.
Dalam forum tersebut, Disdikbud memaparkan sejumlah dokumen dan rencana pelaksanaan program sebagai bahan pembahasan bersama tim dari Kejaksaan Negeri Luwu Utara.
Kamaluddin berharap, melalui koordinasi dan pendampingan tersebut, seluruh program prioritas nasional yang direncanakan dapat terlaksana secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Luwu Utara.
“Harapan kami, seluruh program berjalan baik dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan serta pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya.
Kerja sama ini juga diharapkan menjadi contoh sinergi positif antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.(hkl)
