MAKASSAR liputan8.id – Jejak kejayaan Kerajaan Tallo yang selama ini lebih banyak dikenang melalui cerita sejarah, diharapkan segera hadir kembali dalam bentuk kawasan budaya yang hidup di Kota Makassar. Komitmen itu ditegaskan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menerima audiensi para pemangku adat Kerajaan Tallo, Gowa, dan Toraja yang dipimpin Andi Badi Sommeng di Balai Kota Makassar, Senin (29/6/2026).
Bagi Munafri, yang akrab disapa Appi, warisan sejarah tidak cukup hanya dikenang atau tertulis dalam buku. Sejarah harus dapat dirasakan, dipelajari, dan dinikmati langsung oleh masyarakat maupun wisatawan sebagai bagian dari identitas Kota Makassar.
“Jangan sampai budaya Kerajaan Tallo hilang di Kota Makassar. Selama ini hanya disebut dalam cerita, tetapi wujudnya belum benar-benar hadir sebagai ruang budaya yang hidup,” ujar Appi.
Menurutnya, Kerajaan Tallo memiliki posisi yang sangat penting dalam perjalanan sejarah Makassar. Bersama Kerajaan Gowa, Tallo dikenal sebagai “Kerajaan Kembar” dengan filosofi “dua raja satu rakyat”, yang menjadi fondasi berkembangnya Makassar sebagai pusat perdagangan dan peradaban di kawasan timur Nusantara.
Berangkat dari semangat itu, Pemerintah Kota Makassar berencana merevitalisasi kawasan situs Kerajaan Tallo, termasuk membangun kembali Balla Lompoa sebagai pusat kegiatan budaya yang terbuka bagi masyarakat.
Appi membayangkan kawasan tersebut nantinya tidak hanya menjadi destinasi wisata sejarah, tetapi juga ruang edukasi dan pelestarian budaya. Berbagai aktivitas tradisional seperti pertunjukan seni, tari daerah, tenun, hingga pameran sejarah Kerajaan Tallo dapat diselenggarakan secara berkelanjutan.
“Kalau orang datang ke Makassar mencari sejarah Kerajaan Tallo, mereka tidak boleh lagi harus ke Gowa untuk mendapatkan ceritanya. Kita ingin menghadirkan ruang budaya yang benar-benar merepresentasikan sejarah Tallo di Kota Makassar,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Appi juga mengungkapkan telah menyampaikan kepada Menteri Kebudayaan Republik Indonesia usulan pembentukan lembaga independen yang dapat menyelesaikan persoalan kelembagaan kerajaan di Indonesia.
Menurutnya, keberadaan lembaga tersebut penting agar pemerintah memiliki dasar yang jelas dalam membangun sinergi dengan lembaga adat, terutama ketika muncul perbedaan pandangan atau konflik internal yang berpotensi menghambat upaya pelestarian budaya.
“Kalau terus terjadi perselisihan, pemerintah tentu sulit terlibat karena harus menjaga netralitas. Karena itu saya mengusulkan adanya lembaga independen yang dapat memastikan legalitas kelembagaan adat sehingga pemerintah memiliki dasar yang jelas untuk bersinergi,” jelasnya.
Meski demikian, Appi menegaskan bahwa langkah awal yang harus dilakukan adalah membangun konsolidasi seluruh unsur adat agar lahir kelembagaan yang kuat dan solid. Setelah itu, pemerintah akan lebih mudah melakukan penataan kawasan dan pengembangan situs budaya secara berkelanjutan.
Melalui revitalisasi Kerajaan Tallo, Pemerintah Kota Makassar berharap dapat menghadirkan kembali kebanggaan sejarah yang selama ini menjadi bagian penting perjalanan kota. Tidak hanya menjaga warisan leluhur, tetapi juga menjadikannya sebagai destinasi wisata budaya yang mampu menggerakkan sektor pariwisata, pendidikan, dan ekonomi masyarakat.(hkl)
