MAKASSAR liputan8.id – Pemerintah Kota Makassar segera merealisasikan layanan transportasi laut antar pulau yang terintegrasi melalui program “pete-pete laut”. Program unggulan ini ditargetkan menjadi solusi mobilitas warga kepulauan dengan skema layanan terjangkau, bahkan gratis.
Langkah konkret tersebut ditandai dengan adanya dukungan armada kapal dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Satu unit kapal tambahan diproyeksikan segera diserahkan untuk memperkuat konektivitas antar pulau di wilayah Makassar.
Wali Kota Munafri Arifuddin mengatakan, proses alokasi kapal dari pemerintah pusat kini telah berjalan dan tinggal menunggu tahap penyerahan.
“Iya, sudah dialokasikan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa diserahkan,” ujarnya.
Program ini semakin diperkuat melalui pertemuan strategis bersama jajaran Direktorat Perhubungan Laut yang berlangsung di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, Selasa (14/4/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam mendorong percepatan realisasi layanan transportasi laut yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Kebutuhan Mendesak Warga Kepulauan
Transportasi laut bagi masyarakat kepulauan Makassar merupakan kebutuhan utama. Selama ini, warga masih mengandalkan moda transportasi tradisional dengan keterbatasan jadwal, kapasitas, serta biaya yang tidak selalu terjangkau.
Melalui program “pete-pete laut”, Pemkot Makassar ingin menghadirkan layanan reguler dengan trayek tetap, layaknya angkutan umum di daratan.
“Kapal ini akan berfungsi seperti pete-pete, memutari trayek antar pulau,” jelas Munafri.
Rute dan Uji Coba Operasional
Kepala Dinas Perhubungan Makassar, Muhammad Rheza, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan survei rute sekaligus menghitung kebutuhan operasional kapal, termasuk estimasi bahan bakar dan waktu tempuh.
Rute awal yang disiapkan meliputi: Makassar , Barrang Lompo , Lumu-Lumu , Langkai , Lanjukang , Bonetambung dan kembali ke titik awal.
Namun, untuk wilayah Kodingareng masih dalam tahap kajian karena letaknya yang lebih jauh dan membutuhkan dukungan armada tambahan.
Pemkot Makassar menargetkan uji coba operasional (soft launching) dapat dilakukan pada Mei 2026.
Tantangan Operasional dan Infrastruktur
Meski program ini mendapat respons positif dari masyarakat, sejumlah tantangan masih harus dihadapi. Salah satunya adalah keterbatasan anggaran bahan bakar (BBM) yang berdampak pada frekuensi pelayaran.
Pada tahap awal, layanan diperkirakan hanya dapat beroperasi satu kali dalam sepekan.
Selain itu, kondisi infrastruktur dermaga di sejumlah pulau juga belum sepenuhnya memadai. Beberapa pulau seperti Barrang Lompo, Langkai, dan Bonetambung telah memiliki dermaga, meskipun masih perlu peningkatan kualitas.
Sementara itu, pulau seperti Lumu-Lumu dan Lanjukang masih minim fasilitas sandar kapal, sehingga menjadi perhatian dalam pengembangan layanan ke depan.
Dorong Ekonomi dan Kesejahteraan
Pemkot Makassar menargetkan layanan ini dapat digratiskan bagi masyarakat, tergantung pada dukungan anggaran yang tersedia.
Kehadiran “pete-pete laut” diharapkan tidak hanya mempermudah mobilitas warga, tetapi juga membuka akses ekonomi, memperlancar distribusi barang, serta meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan di wilayah kepulauan.
“Ini bagian dari upaya kami mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat kepulauan,” tutup Munafri.(hkl)
