Soppeng, Liputan8.id, Pasar Ramadhan SUKSES 2026 tidak hanya menjadi tempat berburu takjil, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di Kabupaten Soppeng. Kegiatan ini memberi ruang bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memasarkan produk secara langsung kepada masyarakat.
Hal ini disampaikan dalam Talk Show Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis UMKM yang digelar di lokasi Pasar Ramadhan, Senin malam (9/3/2026).
Diskusi menghadirkan Rahmatuloh Habibie, Branch Office Head BRI Watansoppeng, dan Dr. Nurmal Idrus, MM, dosen Pascasarjana Universitas Lamappapoleonro Soppeng.
Rahmatuloh Habibie menyoroti pentingnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI sebagai instrumen mendorong pertumbuhan UMKM lokal.
Hingga kini, penyaluran KUR di Soppeng telah mencapai 96 persen dari target. Dengan bunga rendah sekitar 6 persen per tahun, KUR memberikan akses pembiayaan yang terjangkau bagi pelaku usaha kecil.
Meski begitu, Rahmatuloh mengungkapkan tantangan likuiditas di perbankan daerah. Dana masyarakat cenderung mengalir ke luar daerah, sehingga masyarakat diimbau menabung di bank yang mendukung UMKM lokal untuk memperkuat ekonomi setempat.
Sementara itu, Dr. Nurmal Idrus menilai Pasar Ramadhan SUKSES 2026 menjadi contoh nyata bagaimana event publik dapat menggerakkan roda ekonomi. “Pasar ramadhan membuka ruang interaksi langsung antara pedagang dan pembeli, yang sangat efektif bagi pelaku UMKM,” ujarnya.
Dr. Nurmal menambahkan, kegiatan ini tidak hanya menguntungkan pedagang kuliner, tetapi juga sektor jasa, distribusi bahan baku, dan perdagangan skala kecil di sekitar lokasi.
Ia menyarankan agar durasi pasar diperpanjang dan konsep pasar tematik serupa dapat digelar pada momen lain sepanjang tahun untuk meningkatkan dampak ekonomi.
Bupati Suwardi Haseng melalui PT Lamataesso Mattappa, perusahaan daerah, menekankan komitmen pemerintah Soppeng dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil melalui kegiatan yang profesional dan berkelanjutan.
Pasar Ramadhan SUKSES 2026 menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan UMKM lokal mampu mendorong ekonomi kerakyatan secara nyata di daerah.
(Amir)
